Berita

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR melalui Pusat Perencanaan Infrastruktur menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Keterpaduan Infrastruktur PUPR untuk Pulau Sumatera dan Jawa-Bali. Kegiatan yang digelar di Bali pekan lalu itu dilakukan untuk mensosialisasikan perencanaan keterpaduan infrastruktur PUPR.   Selain itu, untuk meningkatkan pencapaian target keterpaduan perencanaan pembangunan infrastruktur PUPR di beberapa pulau tersebut. Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur BPIW, Hadi Sucahyono mengatakan, perencanaan pembangunan infrastruktur PUPR harus memperhatikan keterpaduan antarsektor dan antar tingkat pemerintahan, sebagaimana yang diamanatkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR. “Pembangunan infrastruktur dilakukan  dengan memperhatikan pembangunan yang berkelanjutan dengan berlandaskan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses pencapaian tujuan pembangunan nasional,” terang Hadi.   Namun Hadi mengakui perencanaan pembangunan infrastruktur PUPR secara empiris terkendala beberapa faktor, seperti proses pembebasan lahan dan pinjam pakai kawasan hutan terutama pada lokasi pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut. Solusi dari tantangan itu dapat melalui beberapa cara, seperti melalui bimtek penguatan keterpaduan Infrastruktur dan koordinasi antar pemangku kepentingan.   Terkait kendala pembebasan lahan, menurut Sekretaris Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Jaya, pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum dilakukan paling lama 562 hari. Tahap pertama yang dilakukan yakni perencanaan penggunaan tanah yang dilakukan oleh pemohon. Kemudian dilakukan persiapan oleh pemda dan pelaksanaan oleh BPN. Tahap terakhir yakni penyerahan hasil oleh BPN dan instansi terkait.   Kegiatan tersebut juga diisi dengan paparan  dari Kepala Seksi Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan Wilayah I, Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Arif Pristianto.   Dalam kesempatan itu Arif menyampaikan mengenai penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan non-kehutanan yang dapat dilakukan dengan metode pinjam pakai. Narasumber yang lain, yakni Kepala Seksi Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional,  Ali Ma’mur  memaparkan  mengenai beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan infrastruktur, seperti rencana detail, kualitas infrastruktur, dan penerapan teknologi ramah lingkungan.  (Tiara Titi/Infobpiw)    

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) kembali mengadakan Pra Konreg di Denpasar, Bali, 18-19 Februari 2016. Kegiatan ini merupakan yang Pra Konreg ketiga kalinya, setelah sebelumnya dilaksanakan di Medan dan Yogyakarta.  Saat mewakili Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Taufik Widjoyono membuka kegiatan tersebut, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Keterpaduan Pembangunan, Danis Hidayat Sumadilaga menyatakan kegiatan Pra Konreg ini bertujuan menerpadukan dan menyinkronkan pembangunan infrastruktur PUPR di Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Diharapkan nantinya, pembangunan infrastruktur dapat lebih terakselerasi dengan baik terutama di daerah perbatasan dan kawasan pariwisata. “Bapak Presiden dalam beberapa kesempatan menekankan percepatan pembangunan di daerah perbatasan dengan Negara Papua Nugini maupun Timor Leste. Jalan raya perbatasan harus tersambung. Kemudian waduk- waduk, instalasi air bersih maupun permukiman juga harus  menjadi prioritas utama kita,” ungkapnya. Lebih lanjut Danis mengatakan meski Bali sudah terkenal sebagai destinasi utama pariwisata dunia, namun Indonesia memiliki kawasan wisata lain yang dapat lebih dikembangkan, misalnya Labuhan Bajo, Mandalika Lombok, Raja Ampat dan destinasi wisata lainnya. Selain soal pariwisata, yang perlu juga dikembangkan adalah kawasan pertanian yang merupakan lumbung pangan di wilayah timur Indonesia. Hal ini untuk mendukung ketahanan pangan bagi kemakmuran rakyat. Saat memberikan paparannya,   Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR Hermanto Dardak mengatakan bahwa membangun infrastuktur saat ini harus berbasis kewilayahan, sehingga pembangunan infrastruktur tidak sekedar dalam bentuk fisik saja, tapi membangun kawasan yang terkoneksi satu sama lain. Kemudian juga suatu kawasan digali potensi yang ada, sehingga dapat berkembang dan juga memberi dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. “Setiap pembangunan bukan hanya menghasilkan output saja, tapi juga outcome dan impact, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja serta meningkatnya hasil produksi yang ada di daerah tersebut,” tutur Dardak. Selain itu, Dardak menyatakan dengan pembangunan infrastruktur berbasis pengembangan wilayah ini, pemerintah berusaha mengurangi disparitas yang terjadi antara wilayah timur dan barat Indonesia. Untuk mengikis disparitasi ini, menurut Dardak telah disusun rencana keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR berbasis Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) di pulau Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua, seperti dukungan terhadap pembangunan tol laut, pembangunan bandar udara baru dan bandar pengumpul, dukungan terhadap Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP), dukungan terhadap kawasan industri, dan dukungan terhadap Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Bali, Jayadi Jaya menambahkan permasalahan infrastruktur di setiap daerah sangat beragam. Dengan kondisi tersebut, Jayadi yang hadir mewakili Gubernur Bali menyatakan penyelesaian permasalahan infrastruktur bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah, namun juga menjadi tugas Kementerian PUPR yang merupakan perwakilan dari pemerintah pusat. Dalam laporan kegiatan Pra Konreg, Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur (PPEKI) BPIW Kementerian PUPR, Harris H. Batubara menyampaikan bahwa dalam acara ini beberapa daerah dan satminkal dibagi menjadi beberapa desk dengan tujuan untuk berintegrasi dan berkomunikasi, sehingga didapatkan masukan-masukan terkait rencana program tahun 2017 dan dijadikan sebagai bahan untuk pelaksanaan Konreg pada Maret mendatang.  “Jumlah peserta yang hadir dalam acara ini mencapai 368 orang. Terima kasih khususnya kepada Dirjen Cipta Karya dan Satker Provinsi Bali yang telah memfasilitasi kegiatan Pra Konreg ini” tukasnya.   Bila hari pertama diisi beberapa kegiatan seperti acara pembukaan dan paparan dari Kepala BPIW, hari kedua dilanjutkan dengan diskusi di masing-masing desk yang dibagi tiap-tiap provinsi yang didalamnya terdapat perwakilan dari daerah dan satminkal terkait. (adn/humasbpiw)